HSTMurakata – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathumatuzzahra, S.Hut., MP, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di Hotel Aeris, Banjarbaru. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPTD lingkup Dinas Kehutanan, serta perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat dan Forum DAS Kalimantan Selatan.
Dalam rapat ini, dibahas pentingnya pengelolaan mangrove di Kalimantan Selatan yang mencakup 81.774 hektar hutan mangrove dan 31.154 hektar potensi habitat mangrove, termasuk wilayah terabrasi dan lahan terbuka. Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk mendukung target Indonesia’s Forest and Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui upaya pelestarian ekosistem mangrove.
Fathumatuzzahra menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, seperti tingginya laju kerusakan mangrove dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang nilai ekologis dan ekonomis mangrove. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi koordinasi dan integrasi pengelolaan mangrove di tingkat daerah.
“Untuk mengoptimalkan peran KKMD, perlu adanya rencana aksi yang terstruktur, termasuk monitoring dan evaluasi yang tepat. Ini sejalan dengan Road Map Rehabilitasi Mangrove Nasional 2021-2030,” ujar Fathumatuzzahra dalam sambutannya.
Dengan terbentuknya KKMD, diharapkan pelestarian mangrove dapat dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan.