HSTMurakata– PT PLN (Persero) melalui subholding PT PLN Energi Primer Indonesia terus mendorong upaya pemanfaatan lahan kritis melalui pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu. Inisiatif ini bertujuan mengubah 1,7 juta hektare dari total 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia menjadi area yang lebih hijau dan produktif.
Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menyampaikan apresiasi atas langkah PLN dalam menjalankan program ini melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.
“Saya sangat mengapresiasi langkah PLN. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, program ini penting karena mampu memanfaatkan lahan marjinal sebagai sumber biomassa,” ujar Sudaryono dalam peresmian Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Tasikmalaya pada Kamis (26/9).
Sudaryono menambahkan bahwa lahan marjinal umumnya sulit ditanami dan berada di daerah terpencil. Kehadiran program biomassa PLN menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah tersebut.
“Jika model ini berhasil, kita bisa menerapkannya di tempat lain,” lanjut Sudaryono.
Senada dengan Sudaryono, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa program ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat untuk mengubah lahan kritis menjadi produktif.
“Melalui program ini, kami berupaya mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi hijau dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujar Darmawan.
Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat sekitar 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Dengan program ini, PLN menargetkan pemanfaatan 1,7 juta hektare lahan kritis untuk pengembangan ekosistem biomassa berbasis pertanian terpadu.
“Kami menargetkan pemanfaatan lahan kritis seluas 1,7 juta hektare di seluruh Indonesia untuk membantu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e melalui co-firing biomassa,” tambah Darmawan.
Selain berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi, program ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengurangi angka kemiskinan.
“Ke depan, kami berharap program ini dapat melibatkan 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi sebesar Rp 9,5 triliun per tahun,” pungkas Darmawan.